December 8, 2019

Jasa Perizinan Pendirian Perusahaan

Beberapa tahun terakhir, pendirian perusahaan semakin marak dilakukan. Untuk mempermudah pengusaha atau calon pengusaha mengurus izin pendirian perusahaan, pemerintah mengeluarkan Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Ada beberapa poin yang diubah dari prosedur pengurusan izin lama. Apa saja?

Apa Saja Perubahannya?

Sejak tahun 2018, ada perubahan yang cukup besar dalam prosedur pendirian sebuah PT baik itu untuk proses di awal maupun proses di akhir. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapatkan izin untuk mendirikan perusahaan mereka. 

Perubahan pertama bisa Anda lihat pada terintegrasinya sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak. Jadi, ketika notaris mendaftarkan pendirian perusahaan Anda di Kemenkumham, NPWP perusahaan akan sekaligus terdaftar juga.

Walaupun begitu, Anda tetap harus melakukan pencetakan kartu NPWP dan SKT secara manual. Lalu, perubahan kedua terdapat pada sistem perizinannya. Dulunya, SIUP dan TDP dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Namun sekarang bisa dilakukan secara daring melalui online single submission dengan sistem yang jauh berbeda dari yang lama.

TDP juga sudah diganti dengan sistem NIB yang berfungsi sebagai pengganti Angka Pengenal Impor. Hanya saja, hal ini khusus untuk bidang usaha yang dijalankan perusahaan setelah didaftarkan. Perubahan lainnya bisa Anda lihat pada bidang usaha yang terdaftar di Akta Pendirian. Bidang usaha harus sesuai dengan yang ada di SIUP dan NIB.

Namun, jika pada survei tidak sesuai dengan apa yang ada di SIUP dan NIB, maka besar kemungkinan izin pendirian perusahaan tidak akan dikeluarkan. Perubahan terakhir yang dilakukan adalah penghapusan SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan SKDU yang sudah tak diperlukan lagi.

Lalu, Apa Syarat dalam Mendirikan Perusahaan?

Ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi dalam mengajukan izin untuk mendirikan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah fotokopi atau scan E-KTP, KK, NPWP dengan format terbaru dari pengurus perusahaan. Selain itu, Anda juga harus membawa kopi atau scan KTP, KK dan NPWP dari pemegang saham.

Anda juga harus membawa bukti bayar PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan. Jangan lupa untuk membawa surat kontrak atau sewa kantor atau bukti dari kepemilikan tempat usaha tersebut. Anda juga harus membawa surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko.

Tak hanya itu saja, untuk mengurus izin pendirian perusahaan, Anda juga wajib membawa foto kantor tampak luar dan bagian dalam. Kantor juga diwajibkan berada di zonasi perkantoran atau zonasi komersial atau zonasi campuran.

Lalu, Bagaimana Prosedurnya?

  1. Pengecekan Nama oleh Akta Notaris

Prosedur dalam mendapatkan izin mendirikan perusahaan ini sebenarnya cukup panjang. Pertama, akan ada pengecekan nama oleh notaris. Dalam tahap ini, Anda harus menyediakan beberapa opsi nama untuk dicek oleh notaris. 

Proses ini berguna untuk mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau harus menggunakan nama baru atau Anda harus mengajukan nama ulang. Anda harus ingat, nama yang diajukan haruslah sesuai dengan usaha Anda.

  1. Pembuatan Draft Akta oleh Notaris

Prosedur selanjutnya dalam mengurus izin pendirian suatu perusahaan notaris akan membuatkan draft akta perusahaan Anda. Hal ini akan dilakukan setelah nama perusahaan sudah dinyatakan bisa digunakan. Biasanya, draft ini bisa Anda lihat untuk direvisi bila ada yang kurang berkenan sebelum dilakukan proses penandatanganan akta di hadapan notaris.

  1. Finalisasi dan Tanda Tangan Akta di Hadapan Notaris

Jika draft sudah Anda peroleh dan tak ada hal yang perlu direvisi, maka akan dilakukan finalisasi. Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris dan setiap pemegang saham diwajibkan datang untuk proses penandatanganan. Setelah tahap ini setelah, nantinya notaris akan membuatkan salinan akta.

Selain itu, ia juga akan mendaftarkan akta tersebut di Kemenkumham untuk mendapatkan surat keputusan dalam mengesahkan akta tersebut. Selain itu, ini juga berguna untuk membuat NPWP di KPP.

  1. Pengambilan NPWP dan SKT Perusahaan

Jika penandatanganan dan proses pengesahan sudah dilakukan, maka Anda tinggal mengambil NPWP dan SKT perusahaan. Nantinya, dua hal ini akan dikeluarkan oleh KPP asalkan syarat dokumen sudah disediakan. Biasanya, KPP akan melakukan pengecekan lebih dulu apakah data penanggung jawab sudah benar.

  1. Pendaftaran NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB ini berfungsi untuk menggantikan TDP dan API serta untuk akses Kepabeanan dan RPTKA yang diperlukan pelaku usaha. Pendaftaran ini bisa dilakukan dengan sistem online single submission

Pengajuan API ini sebenarnya tidak wajib. Hanya perlu dilakukan bila Anda membutuhkannya. API ini masih bisa didaftarkan setelah NIB keluar ketika pelaku usaha membutuhkan izin tersebut. Pemilihan bidang usaha NIB ini sendiri pun dilakukan dengan memilih KBLI bidang usaha yang sesuai.

  1. Pengajuan Izin Usaha dan Izin Komersial

Jika NIB sudah keluar, barulah Anda bisa mengajukan izin usaha. Izin usaha ini diajukan terlebih dulu sebelum izin komersial dilakukan. Izin usaha ini adalah pengganti SIUP yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk suatu perusahaan.

Sedangkan izin komersial juga diperlukan bila ada izin khusus yang dibutuhkan. Misalnya saja bila perusahaan yang melakukan produksi makanan atau obat-obatan yang memang membutuhkan izin khusus untuk pelaksanaannya.

Nah, itulah syarat dan prosedur yang harus Anda lalui dalam mengajukan izin pendirian usaha. Memang terlihat ribet, namun sebenarnya hal ini diperlukan untuk kemudahan jalan usaha Anda ke depannya.

 Butuh Bantuan  Jasa Hukum?

Open chat
Kamu butuh bantuan chat dengan kami....
Halo, Saya Fauzan ada yang dapat saya bantu?